I.      PENDAHULUAN

 Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Dokumen Kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

A. PENDAHULUAN
Pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mencapai tertib administrasi kependudukan.
2. Untuk memperoleh data kependudukan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Hasil dari pendaftaran penduduk adalah diterbitkannya bukti identitas diri sebagai           penduduk yang sah.
4. Bukti identitas diri yang sah merupakan dasar untuk mengurus berbagai kepentingan bagi penduduk yang bersangkutan.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara        Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan                  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan              Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.