Archives Oktober 2021

Perpres No. 83 Tahun 2021: NIK Wajib Digunakan untuk Pelayanan Publik

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh

Jakarta – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajak masyarakat membiasakan menghapal Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Di era ini, kata Dirjen Zudan, Pemerintah Indonesia tengah menuju era satu data, dengan NIK sebagai basisnya. Penerapannya akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik, sehingga ke depan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya dalam pelayanan publik.

“Ini adalah satu tahapan yang kita desain agar semua masyarakat mulai peduli dengan yang namanya Single Identity Number. Single identity number itu yang diterjemahkan menjadi NIK, yakni satu nomor tunggal bersifat unik, dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup,” kata Prof. Zudan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Zudan mengakui dengan integrasi NIK untuk pelayanan publik ini akan terbangun tradisi baru. 

“Sebenarnya ketentuan menggunakan NIK ini sudah ada di Perpres No. 62 Tahun 2019 di bagian lampiran. Makanya kita mendorong pelayanan publik dengan akses data ke Dukcapil itu. Maka dulu di 2015 masih 30 lembaga yang kerja sama. Sekarang sudah 3.904. Naik banyak sekali,” kata Zudan.

Zudan mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri ke mana-mana itu mengingat NIK-nya. 

“Berobat ke rumah sakit inget NIK, mengurus SIM inget NIK, mengurus kartu prakerja inget NIK, bantuan sosial inget NIK. Itu NIK-nya memang harus diingat. Ini memang ada proses membiasakan mengingat NIK dan nama. Kalau dulu kan hanya mengingat nama. Tapi nama banyak yang sama, sekarang hanya mengingat NIK,” katanya. 

Kebiasaan ini juga menjadi bagian dari bagaimana masyarakat meningkatkan kesadaran untuk wajib pajak. Bagi masyarakat yang belum punya NPWP, cukup mencantumkan NIK saja. Bagi yang punya NPWP silakan dicantumkan NIK dan NPWP. 

“Perpresnya mengatakan seperti itu,” kata Zudan.

Ke depan, masih kata Prof. Zudan, NIK akan menjadi satu-satunya nomor. Ini yang dilakukan Ditjen Dukcapil secara bertahap memastikan tidak ada lagi nomor-nomor yang lain.

 “Sehingga semua penduduk yang punya NIK terdaftar sebagai wajib pajak dengan NIK-nya itu. Tapi tentunya kan tidak semua langsung membayar pajak, sebab ada kategorinya dan ketentuannya. NPWP hanya untuk perseroan. Ini sedang disiapkan di dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sekarang diawali dari Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Perpres ini untuk menjaga agar semua layanan publik kita berbasis NIK. Jadi sudah diawali Perpres. Kemudian ditegaskan kembali dalam Perpres No. 83 Tahun 2021,” demikian Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***

sumber : https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/861/perpres-no-83-tahun-2021-nik-wajib-digunakan-untuk-pelayanan-publik

Sekda Sumsel Buka Bimtek Guna Tingkatkan Kompetensi Adminduk

Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:45 WIB| Penulis  MC Provinsi Sumatera Selatan, Redaktur Tobari

Palembang, InfoPublik – Pj. Sekda Provinsi Sumsel Ir S.A Supriono hadir pada pembukaan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rangka penyusunan DAK nonfisik dana pelayanan adminduk tahun anggaran 2021 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (13/10/2021).

Dikesempatan itu, Ia menyampaikan bahwa ada lima dokumen negara yang harus dipenuhi bagi masyarakat yaitu Akta kelahira, Akta Kematian, Akta Perkwinan, Kartu Penduduk dan Kartu keluarga.

“Tugas admin pencatatan sipil ini tidak pernah mencapai 100 persen. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan anggaran pemerintah pusat harus dikerjakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya bimtek ini, maka dapat menghasilkan kebaikan bersama, memiliki pemahanan bersama terkait pelayanan dan tingkat pencapaian kinerja yang efektif serta melalukan pelaporan dengan tepat waktu.

“Provinsi hanya koordinator, namun pelaksanaan pencatatan, perubahan dan lainnya ada di kabupaten/kota. Harapannya segal sesuatu terkait pelayanan pencatatan sipil bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumsel, Pu’adi, S.Pd mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi adminduk agar bisa membuat pelaporan pada akhir 2021 dengan baik.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13 – 14 Oktober 2021, bertempat di hotel Swarna Dwipa Palembang”, ucapnya. (Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel/toeb).

sumber : https://infopublik.id/kategori/nusantara/572465/sekda-sumsel-buka-bimtek-guna-tingkatkan-kompetensi-adminduk